Lebih Baik CV Atau PT?

Halo Pembaca, bahasan pada tulisan kali ini mungkin adalah pertanyaan yang paling sering diajukan klien kepada Notaris, mengenai bentuk badan usaha apa yang cocok untuk bisnisnya.

Jawaban yang diharapkan biasanya hanya dari dua sudut pandang:

Sudut pandang Hukum dan sudut pandang Perpajakan.

Dari sisi Notaris tentu saja akan menjawab dari sudut pandang hukum.

Dari sisi hukum perbedaan antara CV dan PT ada beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek bentuknya

2. Aspek tanggung jawabnya

1. Aspek Bentuk

Dari sisi bentuk, CV bukanlah usaha yang berbadan hukum. Sementara PT adalah usaha yang berbadan hukum.

Lalu apa sih yang dimaksud sebagai badan hukum?

Jika suatu usaha berbadan hukum, maka usaha tersebut diperlakukan sebagai subyek hukum tersendiri. Sehingga yang menjadi subyek bukan orang-orang yang mendirikan atau menjadi pengurusnya, tapi si badan usaha itulah yang diakui sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban.

Sehingga, secara umum, untuk semua urusan usaha/bisnis, badan hukum tersebutlah yang bertanggung jawab sebagai kesatuan usaha, bukan orang-orang yang ada di dalamnya secara pribadi.

Mari kita bayangkan dengan mengandaikan sebuah usaha berbadan hukum dengan nama PT Antara:

–         Kerjasama antara PT Antara dengan Tuan S.

–         Kerjasana antara PT Antara dengan PT Sejahtera.

–         Pemegang saham pada PT Bersama adalah: PT Antara, Tuan B dan Tuan C;

–         PT Antara berkedudukan sebagai tergugat dalam kasus.

–         Dst

Contoh di atas hanya ingin menggambarkan bahwa PT Antara adalah subyek hukum tersendiri, sama seperti Tuan S, Tuan B, Tuan C atau subyek-subyek hukum lainnya.

Lalu apa yang membuat suatu usaha masuk dalam kategori berbadan Hukum?

Ciri utamanya adalah di dalam ikatan usaha bersama tersebut, terdapat pemisahan harta kekayaan pemilik usaha pada badan usaha dengan kekayaan pribadi sang pemilik.

Sehingga tanggung jawab pemilik usaha hanya sebatas besaran harta yang ia pisahkan ke dalam badan usaha tersebut, dan tidak sampai mengenai harta pribadinya.

Badan Usaha yang harus berbentuk Badan Hukum di Indonesia adalah:

1. Perseroan Terbatas (PT);

2. Yayasan;

3. Koperasi;

Berbeda dengan usaha yang tidak berbadan hukum. Usaha dalam bentuk ini tanggung jawab usahanya adalah secara tanggung renteng diantara semua pemiliknya, oleh karena itulah nama usahanya juga boleh menggunakan nama salah satu pemilik usaha atau nama-nama mereka secara bersama-sama.

Badan Usaha tidak berbadan hukum di Indonesia:

1. Firma;

2. CV.

3. Perkumpulan.

CV sebenarnya berakar dari Firma, hanya saja CV memiliki dua macam Pesero, yakni Pesero aktif dan Pesero Komanditer.

Pesero Aktif bertanggung jawab penuh baik dari sisi permodalan sampai dengan bisnis harian. Sementara Pesero Komanditer tanggung jawabnya hanya sampai sebesar modal yang ia masukkan ke dalam CV.

2. Aspek Tanggung Jawab

Perseroan Terbatas (PT):

Pasal 1 (1):

PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3(1):

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki

Pasal 98(1):

Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu perseroan diwakili oleh Direksi.

Pasal 1 (5):

Direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.

Dari beberapa Pasal UUPT di atas, jelas menggambarkan bahwa PT sebagai kumpulan modal, bertindak atas nama dirinya sendiri (subyek hukum tersendiri), yang diwakili oleh Direksi/Para Direksinya, dan para pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai sebatas besaran modalnya pada PT.

CV (Commanditaire Venootschap)

Pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang (KUHD):

Persekutuan Komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang (sekutu/pesero pasif) dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV (sekutu/pesero aktif).

Pasal 20 KUHD:

Kerugian CV yang ditanggung oleh sekutu komanditer, hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan ke dalam CV. Sedangkan bagi anggota CV yang bertindak sebagai sekutu aktif (Pesero Aktif), mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability) sampai meliputi harta pribadi mereka.

Ada pengecualian mengenai tanggung jawab pada pasal 21 KUHD:

Dalam hal sekutu pasif melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan baik dengan atau tanpa pemberian kuasa, maka sekutu-sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan CV tersebut.

Kesimpulan sementara secara umum:

a. Badan hukum berbentuk PT:

Keuntungannya:

1. Limitted liability, akan lebih aman bagi pengusaha dalam menanggung kerugian usaha bila suatu saat terjadi;

2. Aturan-aturan dasar dan pelaksanaan PT telah teratur jelas dan cukup detail dalam UUPT Nomor 40 tahun 1997. Sehingga pengoperasian PT  relatif lebih mudah dan lebih menjamin kepastian hukum;

3.Sesuai aturan tersebut dalam poin 2 di atas, segala perubahan signifikan yang ada di dalam PT, diisyaratkan untuk dilaporkan atau dimintakan persetujuannya ke Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga usaha bentuk ini  lebih bisa diandalkan kredibilitasnya, terutama mengenai track record perusahaan;

4. Bidang-bidang usaha tertentu memang wajib dibentuk dalam badan usaha berbentuk Badan Hukum, misal: Perbankan, Keuangan, Pertambangan, serta bidang usaha yang bergerak dalam lingkup penanaman Modal Asing (UU tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun tahun 2007, Pasal 5 (2)).

Sementara sisi minusnya:

Dapat dikatakan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha PT akan lebih besar, selain ada gaji untuk Direksi dan Komisaris, perlu juga mencadangkan biaya-biaya untuk kewajiban RUPS dalam bentuk Akta Notaris dan pendaftarannya ke Kementrian Hukum dan HAM RI

b. Badan Usaha berbentuk CV:

Keuntungannya:

1. Biaya pendirian CV lebih ekonomis.

2. CV tidak memiliki aturan khusus mengenai besaran modal.

3. CV juga tidak terikat aturan-aturan seperti halnya PT yaitu antara lain:  wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan, RUPS luar biasa yang dibuat dengan akta Notariil yang hasilnya wajib di daftarkan atau dimohonkan persetujuannya ke KemenKumHam RI (semuanya terkena biaya notaris maupun PNBP pemerintah), Sehingga kalau dilihat dari sisi ini, CV dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih sederhana dan tentunya tetap lebih ekonomis.

Sisi minus:

CV tanggung jawabnya unlimited (tidak terbatas) sampai ke harta pribadi pemiliknya.

Sekilas Pandangan Dari Sisi Perpajakan

Jika ditinjau sekilas dari sisi perpajakan, secara garis besar pajak CV lebih ekonomis dibanding PT. Namun jika anda berencana untuk memiliki banyak badan usaha yang bergerak di berbagai macam bidang, memisahkan kewajiban pajaknya pada masing-masing badan hukum dengan limited liability, kemungkinan dapat lebih menguntungkan dibanding ditanggung secara pribadi seluruhnya dalam sebuah CV.

Silahkan baca beberapa artikel online yang membahas mengenai pajak CV dibanding PT untuk menjadi bahan pertimbangan:

–        https://www.kompasiana.com/yustimarhagita/5765fde5f87e61ec12431e40/ingin-profit-besar-dan-beban-pajak-rendah-pilih-pt-atau-cv )

–          http://www.konsultasipajak.com/2016/11/lebih-hemat-mana-pajak-pt-atau-pajak-cv.html

–          https://www.easybiz.id/panduan-memilih-bentuk-perusahaan-9-perbedaan-pt-dan-cv-yang-harus-kamu-ketahui/

Demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat.

Salam hangat.